PALUTA,(Pembaharuantodays.com)
Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Pemberantas Korupsi Tapanuli Bagian Selatan (PB PMPK Tabagsel) melakukan aksi unjuk rasa damai di halaman kantor Kementerian Agama (Kemenag) kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Kamis (13/07).
Aksi Unras yang mendapat pengawalan ketat dari personil kepolisian dari Polsek Padang Bolak dan personil Satpol PP Paluta tersebut dikomandoi oleh koordinator aksi Andri Harahap bersama koordinator lapangan Arjun Harahap yang dalam orasinya menyampaikan bahwa berdasarakan penerimaan pendaftaran calon Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) tingkat kabupaten/kota dan seleksi administrasi dimulai 06-13 januari 2023 dan pada tanggal 17 januari 2023 tahapan ujian dengan sistem CAT hingga pengumuman peserta yang berhak mengikuti seleksi ditingkat provinsi pada tanggal 18 januari 2023.
Atas dasar tahapan tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan dan permintaan klarifikasi secara tertulis antara lain :
- Apakah Kakan Kemenag melalui Kasi Haji pada Kemenag Paluta yang diduga melakukan intervensi kepada pendaptar calon PPIH Kloter dan non kloter yang sudah menang di tahap seleksi CAT untuk mengundurkan diri demi memenangkan salah satu calon pendaftar ?,
- Berdasarkan temuan pihaknya dilapangan bahwa adanya dugaan kuat dari salah satu oknum DPR RI dan Kanwil Sumatera Utara memberikan intruksi kepada pihak Kemenag Paluta melalui Kasi Haji untuk menekan peserta pemenang CAT agar mengundurkan diri dengan tujuan supaya salah satu peserta PPIH kloter dan non kloter bisa lolos,
- Meminta kepada Kakan Kemenag Paluta agar menjelaskan terkait pembiaran Jamaah haji kabupaten Paluta tahun 2023 yang tergabung dalam kloter 22 dan pihaknya menilai kepanitian tidak becus dalam mengemban amanah sesuai dengan pengaduan jemaah haji Paluta yang dimana tidak sesuai degan mekanisme yang berlaku.
- Meminta kepada Kakan Kemenag Paluta supaya mengundurkan diri dari jabatannya karena dianggap tidak becus dalam melihat serta meninjau kejanggalan dari seluruh kegiatan tersebut.
Setelah melakukan orasi sekitar satu jam dihalaman kantor Kemenag Paluta, massa akhirnya ditemui secara langsung oleh Kakan Kemenag Paluta Safiruddin Harahap.
Kakan Kemenag Paluta Safiruddin Harahap dalam menanggapi tuntutan dari pengunjuk rasa menyampaikan bahwa sistem perekrutan PPIH sudah ada prosedurnya.
“Pengawasan perekrutan sudah ada dari pihak berwenang dan sudah kita laporkan direktorat jenderal penyelenggaraan haji pusat,” katanya.
Terkait kejadian di tanah Suci Mekkah, ia menyabutkan bahwa prosesnya sudah ada yang menanganinya mulai sarana dan prasarana yang dikelola oleh pihak syarikah di Mekkah.
Dan Pemerintah dalam hal ini Kemenag RI dan Dirjen Haji yang ada di Mekkah sudah bertindak serta mengatasi permasalahan tersebut.
“Kami terus berkomunikasi dengan pihak pusat penyelenggaraan haji agar tidak terjadi lagi untuk tahun berikutnya khususnya jemaah kabupaten Paluta,” terangnya.
Mendengar jawaban atau tanggapan tersebut, massa pengunjuk rasa kemudian membubarkan diri secara tertib.(red)
