MEDAN || Bupati Padang Lawas Utara, H. Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si., menghadiri agenda strategis Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027. Forum tinggi yang berlangsung di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, 22–23 April 2026 ini, menjadi momentum krusial bagi penyelarasan visi pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional.
Kehadiran Bupati Reski Basyah, didampingi jajaran Asisten dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menegaskan komitmen Kabupaten Padang Lawas Utara dalam mengintegrasikan program pembangunan lokal ke dalam cetak biru pembangunan provinsi yang lebih luas.
Musrenbang tahun ini mengusung tema ambisius: "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Peningkatan Produktivitas, Investasi, dan Industrialisasi Berbasis Potensi Daerah".
Gubernur Sumatera Utara, M. Bobby Afif Nasution, dalam pidatonya menekankan bahwa tahun 2027 akan menjadi fase ekspansi dari program-program yang telah dirintis sejak 2025.
Gubernur Bobby menjabarkan enam pilar utama pembangunan Sumut 2027:
• Akselerasi pertumbuhan berkualitas.
• Peningkatan produktivitas.
• Peningkatan investasi.
• Pengembangan industri berbasis potensi daerah.
• Penguatan daya saing daerah.
• Pemulihan pascabencana.
"Ini adalah solusi yang kita tawarkan. Kami ingin memastikan pembangunan tidak lagi hanya berbasis wilayah, tetapi berbasis potensi nyata di lapangan," ujar Gubernur di hadapan para kepala daerah se-Sumut.
Terdapat pergeseran paradigma dalam perencanaan tahun ini. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kini menerapkan pendekatan Kawasan Tematik. Beberapa kawasan strategis yang menjadi sorotan antara lain Kawasan Komoditas Unggulan di Tapanuli Selatan, Kawasan Pertumbuhan di Pematangsiantar, Ketahanan Pangan di Batubara, serta Kawasan Afirmasi di Gunungsitoli.
Secara khusus, Gubernur menyoroti percepatan pembangunan di Kepulauan Nias melalui pembentukan klaster produksi, logistik, dan pariwisata guna mengikis kesenjangan antarwilayah.
Selain infrastruktur dan ekonomi, sektor sosial menjadi perhatian utama. Pemprov Sumut mengumumkan kebijakan Sekolah Gratis untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB yang akan dimulai pada tahun ajaran 2026. Program ini diprioritaskan bagi wilayah Kepulauan Nias dan daerah yang terdampak bencana pada akhir 2025.
"Kami melarang segala bentuk iuran, termasuk uang komite. Kita mulai dari daerah terdampak agar beban masyarakat berkurang," tegas Gubernur. Di sektor kesehatan, beasiswa dokter spesialis terus digulirkan untuk memperkuat layanan medis di pelosok daerah.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang turut hadir dalam forum tersebut memberikan apresiasi atas capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara. Dengan angka 76,47, IPM Sumut tercatat melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 75,90.
"Angka ini menunjukkan bahwa kualitas SDM di Sumatera Utara, baik dari sisi pendidikan maupun kesehatan, relatif sangat bagus secara nasional. Ini modal kuat untuk industrialisasi," kata Mendagri.
Forum ini turut dihadiri oleh Dirjen Pembangunan Daerah Kemendagri, Dirjen Bina Keuangan Daerah, Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) selaku narasumber, serta unsur Forkopimda se-Sumatera Utara. Bagi Kabupaten Padang Lawas Utara, hasil Musrenbang ini akan menjadi acuan utama dalam merumuskan RKPD kabupaten agar tercipta sinergi pembangunan yang berkelanjutan hingga tahun 2029.(DsP)
