PALUTA || MEDAN – Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-7 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Jumat (29/5/2026).
LHP diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, kepada Bupati Padang Lawas Utara, H. Reski Basyah Harahap, S.STP., MSi.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Paluta Mula Rotua Siregar, S.Sos., Sekretaris Daerah Paluta Dr. Patuan Rahmat, S.STP., MM., Plt Inspektur Daerah Paluta Ir. Hendra Hasan Saleh Siregar, S.T., MM., Plt Kepala BPKPD Paluta Amri Hamonangan Siregar, S.STP., MM., Plt Kadis Kominfo Paluta Jhonson Muda Siregar, serta Plt Sekretaris DPRD Paluta Muzni Lelo Halomoan Harahap, S.STP., MSP.
Usai menerima penghargaan tersebut, Bupati Paluta H. Reski Basyah Harahap menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Paluta atas kerja keras dan komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik, transparan, dan akuntabel.
“Pencapaian opini WTP ini merupakan hasil kerja bersama seluruh OPD dan dukungan semua pihak. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Bupati.
Sementara itu, Ketua DPRD Paluta Mula Rotua Siregar mengatakan bahwa hasil pemeriksaan BPK tersebut sangat dinantikan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah.
“Kami dari DPRD Paluta mengucapkan terima kasih atas opini WTP ke-7 yang diberikan kepada Pemkab Paluta. Ini menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan semakin baik dan sesuai aturan yang berlaku,” ungkapnya.
Dengan capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara tercatat berhasil meraih Opini WTP sebanyak tujuh kali, termasuk empat kali secara berturut-turut, sebagai wujud konsistensi dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.(DsP)
