PALUTA || Anggota Komisi II DPR RI, Andar Amin Harahap, S.STP., M.Si., menggelar Sosialisasi Program Strategis Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Sapadia Hotel Gunungtua, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Rabu (29/7/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai kebijakan pertanahan sekaligus mendorong terciptanya kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah.
Sosialisasi yang dilaksanakan bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan itu dihadiri berbagai unsur masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Komisi II DPR RI bersama ATR/BPN dalam menyebarluaskan informasi mengenai program-program strategis pemerintah di bidang agraria serta memberikan pemahaman terhadap berbagai solusi atas persoalan pertanahan yang masih dihadapi masyarakat.
Dalam laporan panitia disebutkan, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait kebijakan pertanahan, kepastian hukum hak atas tanah, serta berbagai program strategis nasional yang dijalankan pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, Anita Noveria Lismawaty, S.H., M.H., menjelaskan bahwa pihaknya terus menjalankan sejumlah program prioritas nasional, termasuk percepatan sertifikasi tanah wakaf yang ditargetkan rampung pada Agustus 2026.
Selain itu, ATR/BPN juga terus melakukan transformasi layanan pertanahan melalui digitalisasi dokumen dan penerapan sertifikat tanah elektronik. Menurutnya, inovasi tersebut menjadi langkah penting dalam meningkatkan keamanan dokumen kepemilikan tanah sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
“Melalui transformasi digital ini, sertifikat tanah akan semakin aman dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pemiliknya. Kami berharap sosialisasi ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Anita.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Andar Amin Harahap menegaskan bahwa persoalan agraria hingga kini masih menjadi salah satu isu strategis nasional yang membutuhkan perhatian serius. Berbagai konflik maupun sengketa tanah, menurutnya, kerap menimbulkan kerugian bagi masyarakat apabila tidak ditangani secara tepat.
Dalam kesempatan tersebut, Andar mengaku memahami berbagai persoalan pertanahan yang berkembang di tengah masyarakat. Pengalamannya sebagai mantan kepala daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara menjadi bekal dalam memahami kondisi riil serta berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat di lapangan.
“Masalah agraria merupakan persoalan besar yang harus menjadi perhatian bersama. Karena itu, saya hadir untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mendorong penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang ada,” kata Andar.
Ia juga memaparkan sejumlah program strategis ATR/BPN yang bertujuan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, salah satunya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program yang sebelumnya dikenal sebagai Prona itu dinilai telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh sertifikat hak atas tanah dengan biaya yang terjangkau.
Selain PTSL, Andar turut menekankan pentingnya penataan tata ruang, pengendalian pemanfaatan tanah, serta pengembangan layanan pertanahan berbasis teknologi melalui penerapan sertifikat elektronik yang kini terus dikembangkan pemerintah.
Menurutnya, pemahaman masyarakat terhadap berbagai program pertanahan menjadi faktor penting agar layanan yang disediakan pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, potensi sengketa maupun konflik agraria diharapkan dapat diminimalkan.
Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, Andar Amin Harahap berharap masyarakat semakin memahami hak-hak pertanahan yang dimiliki serta mengetahui berbagai kemudahan layanan ATR/BPN, sehingga terwujud kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Padang Lawas Utara. (DsP)
