PALUTA || Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Padang Lawas Utara terus mendorong terwujudnya pembangunan yang responsif gender.
Salah satu upaya yang dilakukan yakni menyediakan Pelayanan Asistensi Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.
Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Padang Lawas Utara, Awaluddin Jamin Harahap, S.Sos., M.Si., mengatakan pelayanan asistensi PPRG menjadi bagian penting dalam memastikan perspektif gender terintegrasi dalam proses pembangunan daerah.
“Melalui asistensi ini, perangkat daerah diharapkan semakin mampu mengidentifikasi isu gender dan mengintegrasikannya ke dalam perencanaan serta penganggaran program pembangunan,” ujar Awaluddin, selasa (24/2/2026).
Ia menjelaskan, pelayanan tersebut dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Prosesnya dimulai dari permohonan asistensi, penerimaan dan verifikasi dokumen, identifikasi isu gender, pemberian asistensi PPRG, review dan penyempurnaan dokumen, finalisasi dokumen, hingga monitoring dan evaluasi.
Menurutnya, PPRG tidak hanya berkaitan dengan penyusunan dokumen anggaran, tetapi juga bagaimana setiap kebijakan dan program pembangunan mampu memperhatikan kebutuhan serta dampak yang berbeda terhadap perempuan dan laki-laki.
Dengan adanya pelayanan asistensi tersebut, perangkat daerah diharapkan dapat menyusun program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran, inklusif, serta memberikan manfaat pembangunan secara lebih adil bagi seluruh masyarakat.
“Pembangunan yang responsif gender bukan hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah, tetapi membutuhkan komitmen dan sinergi seluruh perangkat daerah,” katanya.
Dinas P3AP2KB Paluta berkomitmen terus memperkuat pendampingan dan koordinasi agar pengarusutamaan gender dapat diterapkan secara nyata dalam siklus pembangunan daerah, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi.
Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat terwujudnya pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara yang responsif gender, inklusif, dan berkeadilan.(Dsp)
